Wahanainformasi. Com,LEBAK, BANTEN – Wacana perubahan status Jalan Sawarna, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi mendapat perhatian dari Organisasi Masyarakat Perisai Pembela Aspirasi Masyarakat (PERPAM) DPD Lebak Selatan.
PERPAM DPD Lebak Selatan menyampaikan sikap kurang sependapat apabila perubahan status jalan tersebut dilakukan tanpa melalui kajian teknis, kajian ekonomi, serta pertimbangan kepentingan masyarakat Kabupaten Lebak secara menyeluruh.
Menurut PERPAM, kawasan Sawarna merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang memiliki kontribusi terhadap pergerakan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah Kabupaten Lebak.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang kontribusi sektor pariwisata Sawarna, termasuk penerimaan pajak dan retribusi daerah, sebelum mengambil kebijakan mengenai perubahan status jalan.
“Jangan sampai kebijakan perubahan status jalan hanya dilihat dari sisi kewenangan pemerintahan, tetapi mengabaikan kontribusi ekonomi kawasan Sawarna terhadap Kabupaten Lebak serta kepentingan masyarakat Lebak Selatan,” demikian sikap PERPAM DPD Lebak Selatan.
PERPAM menegaskan bahwa status Jalan Sawarna sebagai jalan kabupaten harus menjadi salah satu pertimbangan utama. Apabila terdapat rencana pengalihan menjadi jalan provinsi, pemerintah harus terlebih dahulu menjelaskan alasan, dasar hukum, dan hasil kajian teknisnya kepada publik.
Kajian tersebut setidaknya harus mencakup fungsi dan klasifikasi jalan, kondisi infrastruktur, volume kendaraan, konektivitas antarwilayah, kebutuhan pembiayaan pemeliharaan, serta dampak perubahan status terhadap pembangunan daerah.
PERPAM juga meminta Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pemerintah Provinsi Banten agar tidak mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, pelaku wisata, dan elemen masyarakat Lebak Selatan.
PERPAM Minta Pemerintah Terbuka
PERPAM DPD Lebak Selatan mendorong agar dilakukan audiensi dan pembahasan terbuka antara Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemerintah Provinsi Banten, DPRD, serta perwakilan masyarakat.
Menurut PERPAM, pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Jangan sampai perubahan status jalan justru menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pembangunan dan pemerataan anggaran daerah.
“Prinsip kami sederhana, setiap kebijakan harus berpihak kepada masyarakat. Sawarna merupakan bagian dari Kabupaten Lebak yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata besar. Karena itu, setiap rencana perubahan status jalannya harus benar-benar dikaji secara objektif dan transparan,” tegas PERPAM DPD Lebak Selatan.
PERPAM berharap pemerintah mengedepankan dialog, keterbukaan informasi publik, dan kajian teknis sebelum menetapkan kebijakan final.
(KabiroLebak/*Team Media/Red)
