Wahanainformasi com – SUKABUMI – Praktik penimbunan BBM bersubsidi jenis Bio Solar di Kota Sukabumi berhasil dibongkar Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Dua sopir truk diamankan setelah kedapatan memodifikasi kendaraannya untuk menampung BBM subsidi dalam jumlah besar.
Kedua pelaku berinisial AS (41) warga Bogor dan MR (59) warga Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi. Mereka diciduk Unit 3 Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) pada Senin (26/10/2026) sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi.
Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengatakan, pengungkapan bermula dari kecurigaan anggota yang melihat dua truk mengisi Bio Solar di SPBU wilayah Sukaraja. Alih-alih langsung ditindak, polisi membuntuti kendaraan tersebut.
“Kami ikuti dari SPBU ke SPBU. Setelah mengisi di SPBU pertama, mereka pindah ke SPBU kedua, lalu ke SPBU ketiga,” ujar Sentot dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026).
Setelah pengisian ketiga, petugas langsung menghentikan truk di pintu keluar SPBU. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan tangki tambahan berkapasitas 600 hingga 700 liter yang disembunyikan di dalam bak truk dan tertutup rapat. Polisi juga menemukan sejumlah barcode pengisian BBM subsidi.
*Modus Sedot Pakai Pompa*
Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku membeli Bio Solar secara bergantian di beberapa SPBU dengan memanfaatkan barcode. BBM yang masuk ke tangki utama kemudian dipompa secara diam-diam ke tangki siluman menggunakan mesin pompa yang telah dipasang.
Setelah tangki tambahan penuh, mereka kembali berburu SPBU lain untuk mengulang modus yang sama. BBM hasil timbunan itu rencananya dijual untuk operasional alat berat jenis excavator dengan harga non-subsidi.
Polisi mencatat, praktik tersebut sudah berjalan sekitar tujuh bulan dan menyebabkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp390 juta.
Dalam kasus ini, polisi menyita dua unit truk modifikasi, total 602,94 liter Bio Solar, lima lembar barcode Pertamina, dua unit ponsel, dan uang tunai Rp3,9 juta.
Atas perbuatannya, AS dan MR dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
“Kami akan terus awasi penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Tidak ada ruang bagi penimbun,” tegas Sentot.





















