wahanainformasi.com – Sukabumi – Diduga ada indikasi melakukan penyelewengan anggaran warga Desa Neglasari melakukan aksi demontrasi di depan kantor Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi menuntut Kepala Desa (Kades) Neglasari Rahmat Hidayat untuk mundur dari jabatannya.
Dalam aksinya warga terus menuntut berbagai sumber dana anggaran yang dikelola Desa yang tidak direalisasikan. Selain itu, warga juga menyuarakan dan menuntut kepada pihak yang berwenang agar Kades Neglasari segera diadili secara hukum.
Pantauan dilapangan Kades sendiri tidak ada ditempat, masa aksi terus menuntut pertama Kades untuk segera menandatangani surat pengunduran diri dari jabatan kepala Desa dan poin kedua agar penegak hukum segera mengadili kades sesuai peraturan hukum yang berlaku.
Aksi demontrasi warga masyarakat sempat melakukan audiensi dengan Porkopimcam Lengkong yang dipimpin Camat dan Kapolsek Lengkong, Danramil Lengkong dan BPD Desa Neglasari di aula kantor Desa, tapi warga masyarakat kukuh dengan dua poin yang terus diajukan yakni pengunduran diri kepada desa dan penegakan hukum.
Audiensi sendiri terbilang alot karena ketidakhadirannya kepala Desa. Warga terus menyuarakan ketidakpuasan kinerja Kades. Hasil dari audensi tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Porkopimcam Lengkong. Jum’at (17/01/2015).
Terkait aksi warga Camat Lengkong Ade Rikman mengatakan, secara garis besar kami akan segera menindaklanjuti, kami akan verifikasi dan mendalami apa yang jadi tuntutan warga seperti dana BLT delapan bulan dan sebenarnya juga pihak kecamatan sudah memberikan warning.
Selain itu juga ada insentif yang belum tersalurkan seperti insentif guru ngaji sama Paud yang belum tersalurkan, ya nanti kita akan dalami lagi dan ditindaklanjuti..” tegas Camat.
Sementara juru bicara perwakilan dari masyarakat Suparman yang akrab biasa di panggil kang Parman mengungkapkan, bahwa dalam aksi ini kita menuntut Kepala Desa Neglasari untuk mundur dari jabatannya sebagai kepala Desa.
Alasan kami melakukan aksi demontrasi ini untuk mundurnya kades karena dana BLT DD selama delapan bulan tidak direalisasikan, terus insentif guru ngaji dan guru Paud selama dua belas bulan belum direalisasikan, termasuk anggaran Karang Taruna sampai hari tidak ada kejelasan.
Ada yang paling menyakiti hati masyarakat, yakni masyarakat sudah membayar PBB hari ini anggaran yang dipungut dari masyarakat terhadap pajak hari ini tidak disetorkan ke Bapenda.” Ungkapnya.
Lebih lanjut kang Parman mengatakan, ini bukan dugaan lagi tapi menurut masyarakat itu sudah masuk tindak pidana korupsi dan penggelapan pajak.
“Dengan ketidakhadiran kepala desa masyarakat merasa sangat kecewa.” Ketusnya.
Masih kata Parman, jika dalam tenggat waktu satu minggu kedepan belum ada jawaban atau kejelasan dan kepala desa belum menandatangani surat pengunduran diri, maka kami akan melanjutkan aksi kembali.
Apalagi tidak ada pertanggungjawaban yang sangat signifikan dari pihak Porkopimcam ataupun dari steak holder yang ada di Kabupaten Sukabumi permasalahan ini, maka kami warga masyarakat Desa Neglasari akan kembali melakukan aksi yang lebih besar lagi.” Tandasnya.
