wahanainformasi.com – Sukabumi – Ketua Umum Jajaran Wartawan Indonesia atau JWI, Ramadhan Djamil, telah menyatakan keberatannya terhadap pengangkatan wakil menteri yang juga menjabat sebagai komisaris di sebuah perusahaan.
Menurut Djamil, rangkap jabatan seperti ini dapat menimbulkan kesenjangan di antara putra dan putri bangsa yang berkompeten namun tidak mendapat kesempatan untuk menduduki posisi komisaris yang seharusnya. Minggu, 13/7/2025.
Indonesia saat ini memiliki banyak individu yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang layak untuk menduduki posisi komisaris di berbagai perusahaan. Namun, dengan adanya praktik rangkap jabatan di mana seseorang dapat menjabat sebagai wakil menteri dan komisaris secara bersamaan, hal ini akan membuat ruang dan kesempatan bagi individu lain menjadi semakin sempit.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya praktik rangkap jabatan ini, Djamil berpendapat bahwa hal tersebut mencederai Sila Kelima Pancasila yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial seharusnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, dan dengan adanya praktik rangkap jabatan ini, hal tersebut tidak akan tercapai dengan optimal.
Sebagai seorang pemimpin dan tokoh masyarakat, Djamil memiliki kewajiban untuk memperjuangkan keadilan sosial dan memberikan ruang bagi individu yang berpotensi untuk menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan maupun di sektor swasta. Oleh karena itu, ia mengajak agar praktik rangkap jabatan di Indonesia dapat diminimalisir atau bahkan dihapuskan agar keseimbangan dan keadilan dapat tercapai di berbagai sektor di Indonesia.
Dalam hal ini, Djamil menyuarakan kepentingan dan keadilan bagi para putra dan putri bangsa yang berkompeten dan memiliki potensi untuk berkembang di dunia bisnis dan pemerintahan. Dengan memberikan kesempatan yang adil bagi semua individu, Indonesia dapat lebih maju dan berkembang secara berkelanjutan.
Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk memperhatikan isu ini dan memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya memberikan kesempatan yang adil bagi semua individu tanpa terkecuali. Hal ini akan membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
