wahanainformasi.com – Bandung – 1 September 2025,
Secara resmi konfrensi Press Piar pratama. SH menyampaikan Surat Terbuka kepada Presiden, DPR, Kapolri dan Panglima TNI.
Dan isinya sebagai berikut :
Dengan ini Kami Dari Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat Menyikapi terkait panasnya situasi dengan Tinggkatan Eskalasi Demonstrasi di Beberapa Daerah khususnya, DKI JAKARTA, Jawa Barat dan hingga meluas yang lainnya maka kami sampaikan hal berikut :
1. Pemerintah dan DPR sebagai Pihak Eksekutif Dan Legislatif tentu harus segera mengambil sikap koreksi dan evaluasi dengan apa yang terjadi pada saat ini. Sebab akibat tentu harus dipahami beberapa hal yang membuat rakya kecewa dan menjerit hatinya adalah disaat pihak – pihak yang dianggap wakil rakyat tapi sikapnya, lisannya tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat dan kebijakannya dianggap tidak memihak pada kepentinggan rakyat. Disaat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tentang Efisiensi anggaran untuk kesejahteraan rakyat, tetapi para pejabatnya serta para wakil rakyat malah cenderung menunjukan sikap flexing hedon serta hal – hal kontroversi yang membuat rakyat kecewa.
2. Menurut Kami DPR RI disini adalah Pihak Yang Paling bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi saat ini kekecewaan rakyat adalah dimana DPR yang seharusnya sebagai wakil rakyat tapi cenderung menutup diri seakan pintu rakyat dan wakil rakyat dibatasi tembok kasta antara rakyat dengan penguasa dan rintihan rakyat serta suara jeritan rakyat tidak didengar hingga akhirnya yang jadi korban adanya KURUSETRA NAGARA pertikaian antara aparat dengan rakyat hingga adanya korban baik dari rakyat maupun Aparat Kepolisian.
3. Kami berharap Para Ketua Partai Politik Berani Mengambil Langkah Tegas terhadap Kader atau anggota Partainya yang menjadi pejabat publik bila tidak menjalankan tugas dengan sebagaimana mestinya baik – baik sanksi etik maupun pemecatan karena telah melukai rakyat.
4. Kami mendorong penegakan hukum yang adil bagaimanapun juga kekerasan tidak dibenarkan, serta menindak tegas provokator .
5. Pemerintah dan DPR harus mampu mewujudkan apa yang menjadi tuntuntan rakyat,
Antara lain :
1. Hapus tunjangan pejabat yang dianggap tidak perlu berlebihan yang membuat rakyat menjerit, selanjutnya tindak tegas pejabat baik eksekutif dan legislatif maupun pejabat negara lainya yang berprilaku tidak semestinya. Yang pamer kemewahan, sombong, arogan tidak dapat menjaga sikap dan lisaanya karena dan lakukan evaluasi secara transparan dan terbuka terhadap rakyat.
2. Sahkan Segera RUU PERAMPASAN ASET, Presiden harus berani mengambil langkah baik itu membuat KEPRES atau PERPRES Maupun PERPU untuk Penguatan PEMBERANTASAN KORUPSI.
3. Membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat dan Pajak jangan Sampai mencekik rakyat. Ambil langkah strategis untuk ekonomi rakyat serta tepati janji untuk mengurangi kemisikinan dan pengangguran.
4. Pada hakikatnya yang benar bahwa RAKYAT, POLRI DAN TNI adalah sama sama anak kandung yang terlahir dari rahim IBU PERTIWI sama sama anak bangsa indonesia jangan sampai mereka harus saling berhadapan bertikai hingga berjatuhan korban.
Demikian Ini sampaikan kiranya dapat diatensi dan ditanggapi serius demi rakyat bangsa indonesia
