Wi.Com – Bandung, Lembaga pegiat anti Korupsi West Java Corruption Watch (WJCW), soroti kinerja Kejaksaan Negeri Kab. Bandung dan dalam waktu dekat akan melaporkan Kepala Kejaksaan Kabupaten Bandung yang dinilai lambat dan juga seperti mempermainkan setiap aduan pelaporan masyarakat selama dirinya menjabat sebagai Kajari Kabupaten Bandung.
Sugeng Sumarno yang dilantik jadi Kajari Kabupaten Bandung pada 9 Maret 2022, atau sekitar 1 Tahun 8 Bulan menjabat, menggantikan Kajari sebelumnya Sunarko yang dimutasi menjadi Kajari Cilacap.
Selama hampir 2 Tahun Sugeng menjabat sebagai Kajari Kabupaten Bandung, tidak ada satupun produk Hukum yang dapat di apresiasi, ada memang 1 sampai 2 perkara yang maju sampai ke pengadilan tapi itu adalah perkara – perkara kelas teri seperti ditingkat Desa.
Sebenarnya selama 4 tahun kebelakang atau sudah tiga kali pergantian Kajari, banyak laporan pengaduan dari masyarakat maupun LSM pegiat anti korupsi yang masuk ke Kejari Kabupaten Bandung, semua laporan itu terkait dugaan Tipikor di Dinas – Dinas yang ada di Pemkab Bandung
Terkait masalah dugaan korupsi yang melibatkan dewanpun seakan dikaitkan ketahuan politik, padahal laporan tersebut sudah 1 tahun lebih tapi layaknya kusut jadi terkontaminasi hal politis, padahal sudah bukan rahasia umum ada mafia proyek berekdok oknum anggota DPRD Kabupaten Bandung, tapi seperti adanya pembiaran dan proses penangananpun layak nya sinetron tidak jelas episodenya.
Maka dari itu kami akan melakukan unjuk rasa dan melakukan pelaporan kinerja buruk Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, ke kejaksaan Agung dan Komisi kejaksaan Republik Indonesia.
Selanjutnya kami tidak ada kaitan politik ini murni penegakan hukum.
Kami juga akan mendesak Komisi Pemeberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK ) Segera mengumumkan kepublik hasil terkait penanganan proses pelaporan dugaan korupsi dikabupaten Bandung dan juga harus segera memeriksa Bupati Bandung Dadang Supriatna dan juga Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan, juga Kepala Dinas Perdagangan Diky Anugrah dan Ajat Sudrajat.
Ini bukan hanya terkait pasar saja, baik itu Banjaran dan Ciparay tapi terkait Rumah Sakit terkait dengan pengadaan Alkes, serta Didinas PU dan juga didinas Perkimtan kabupaten Bandung.
Pejabat yang ada di Kabupaten Bandung Seakan dibuat berada dalam Zona Nyaman.
Penulis : Adul Sahrudin
Koordinator WJCW
