83 Kepsek Diperiksa Oleh Kejati Lampung, Dugaan Pungli 15% Revitalisasi Sekolah 

WAHANAINFORMASI.CIM – LAMPUNG TENGAH – Dugaan praktik pemerasan dalam Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi Lampung bergerak cepat, memeriksa 83 kepala sekolah SD dan SMP secara maraton.

Pemeriksaan massal itu digelar di Aula Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Selasa (17/11/2026). Sebanyak 13 penyidik gabungan diterjunkan, 11 orang dari Kejati Lampung dan 2 orang dari Kejari Lampung Tengah.

Kepala Kejari Lampung Tengah Dr. Rita Susanti, melalui Kasi Intel Okky Desvian, membenarkan agenda tersebut.

“Kurang lebih ada 83 kepala sekolah yang kami panggil untuk dimintai keterangan sehubungan dengan penerima dana refit tahun 2026,” ujar Okky.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat. Jaksa menemukan indikasi adanya permintaan setoran 10 hingga 15 persen dari nilai bantuan revitalisasi yang diterima sekolah. Uang itu diduga diminta oknum ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah secara tunai.

Kasi Penkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, sebelumnya mengungkapkan tim penyidik telah menggeledah Kantor Disdikbud Lampung Tengah dan beberapa kediaman pihak terkait pada Rabu (10/11/2026). Penggeledahan berlangsung 7 jam, pukul 13.00-20.00 WIB.

Dari lokasi, penyidik menyita dokumen, laptop, telepon genggam, hingga rekaman CCTV.

Penyidikan resmi dimulai berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Lampung Nomor PRIN-06/L.8/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026, dengan konstruksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa pemerasan dalam jabatan.

Saat ini, tim Pidsus Kejati Lampung juga melakukan asset tracing atau penelusuran aset untuk membongkar aliran dana.

“Penyidik menggali informasi mengenai pelaksanaan program, mekanisme pekerjaan, serta dugaan permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai pekerjaan revitalisasi,” kata Kajari Rita Susanti.

Kejati Lampung menegaskan pemeriksaan terhadap 83 kepsek ini bukan vonis, melainkan untuk memperkuat alat bukti dan menguji kebenaran laporan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab akan ditentukan berdasarkan kecukupan alat bukti, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *