WAHANAINFORMASI.COM – Palabuhanratu – Pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Wilayah Palabuhanratu menuai kritik tajam dari masyarakat. Warga mengeluhkan sistem kuota pengambilan nomor antrean cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik dan menyulitkan warga dari wilayah pelosok.
Berdasarkan penelusuran tim wahanainformasi.com di lapangan pada Selasa (14/07/2026), puluhan warga sudah memadati area kantor sejak pukul 05.30 WIB demi mendapatkan nomor antrean. Namun, banyak dari mereka yang terpaksa pulang dengan tangan kosong dan rasa kecewa karena kuota harian langsung habis dalam waktu singkat.
Kondisi ini bukan pertama kalinya terjadi. Beberapa warga mengaku telah mendatangi kantor UPTD tersebut berkali-kali namun tetap gagal mendapatkan pelayanan pelayanan cetak KTP.Seorang warga asal Desa Wanajaya, Kecamatan Cisolok, yang meminta identitasnya dirahasiakan, membagikan pengalaman pahitnya kepada tim redaksi.
“Saya sudah empat kali datang ke sini. Setiap ke sini, saya selalu berangkat tepat setelah salat subuh dari rumah. Tapi sampai di lokasi, nomor antrean sudah habis lagi. Jarak dari rumah ke sini jauh, ongkos juga tidak sedikit,” ujarnya dengan nada kecewa, Selasa (14/07/2026).
Keluhan senada juga disampaikan oleh sejumlah warga lain yang hadir di lokasi. Mereka menilai manajemen pelayanan dari UPTD Disdukcapil Palabuhanratu sangat lambat dan tidak responsif terhadap tingginya kebutuhan dokumen kependudukan masyarakat.
Sistem pelayanan yang memaksa warga mengantre sejak fajar tanpa kepastian ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Regulasi tersebut dengan jelas mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
