Wahanainformasi.com – Sukabumi – Anggota Komisi VII DPR RI, Iman Adinugraha, dorong pengaktifan kembali sistem tollgate kawasan wisata sebagai solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi.
Hal itu disampaikan seusai kegiatan desiminasi strategi pemasaran pariwisata nusantara melalui digital marketing yang digelar di Hotel Augusta, pada Sabtu (4/4).
Kegiatan tersebut melibatkan Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, serta para pelaku usaha wisata.
Dalam kesempatan itu, Iman Adinugraha menyoroti ketimpangan antara tingginya jumlah kunjungan wisatawan dengan rendahnya PAD yang diterima daerah. Ia menyebut, pada libur Idulfitri, kunjungan wisatawan mencapai sekitar 352 ribu orang, namun PAD yang diperoleh hanya berkisar Rp128 juta.
“Dengan jumlah kunjungan sebesar itu, tapi PAD kecil, tentu ini menjadi perhatian. Artinya kita belum maksimal dalam memanfaatkan potensi yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah mengaktifkan kembali sistem tollgate wisata yang dikelola secara profesional dan transparan oleh pemerintah daerah.
“Dengan tollgate, pengunjung bisa berkontribusi langsung. Pengelolaannya harus baik, tidak lagi manual seperti dulu, sehingga tidak ada kebocoran. Hasilnya bisa digunakan untuk pembangunan daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberadaan tollgate juga harus didukung oleh pembangunan infrastruktur, khususnya jalan alternatif guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi saat musim liburan.
“Kita dorong pembangunan jalan alternatif. Selain mengurai macet, retribusi juga bisa ditempatkan di jalur tersebut tanpa mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya.
Lanjut Iman, pengaktifan tollgate membutuhkan komitmen dan kebijakan dari pemerintah daerah agar dapat berjalan optimal.
“Ini perlu political will. Saya yakin dengan koordinasi yang baik, langkah ini bisa terealisasi dan memberikan dampak besar bagi PAD,” tambahnya.
Selain itu, legislator senayan ini juga menegaskan sistem tollgate berbeda dengan pengelolaan destinasi wisata swasta. Menurutnya, jika swasta berorientasi bisnis, maka tollgate merupakan instrumen pemerintah untuk menghimpun pendapatan yang akan dikembalikan kepada masyarakat.
“Kalau swasta itu bisnis, tapi tollgate ini untuk PAD. Hasilnya kembali lagi untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, menyebut tollgate hanya menjadi salah satu pemicu (trigger) dalam meningkatkan PAD.
Ia menegaskan, pihaknya juga fokus pada pembenahan tata kelola pariwisata secara menyeluruh, mulai dari peningkatan keamanan, kenyamanan, hingga penataan kawasan wisata.
“Tollgate itu trigger, tapi yang utama adalah penataan. Kita harus memastikan pelayanan kepada wisatawan optimal, tidak ada duplikasi harga, dan semua pelaku usaha berada dalam satu manajemen kawasan,” ujarnya.
Ali mengungkapkan, tingkat keamanan dan kenyamanan kawasan wisata Sukabumi saat ini masih berada di angka 50,3 persen, sehingga perlu peningkatan melalui penambahan titik pantau dan mitigasi.
Selain itu, penanganan sampah juga menjadi perhatian serius. Pihaknya tengah mendorong penggunaan teknologi pengolahan sampah di lokasi wisata agar tidak lagi bergantung pada sistem pengangkutan ke luar daerah.
“Kita ingin sampah bisa diolah langsung di kawasan, sehingga menciptakan nilai ekonomi baru,” katanya.
Ia menambahkan, sebelum tollgate diterapkan, penataan kawasan akan menjadi prioritas utama agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
“Tidak mungkin kita mempromosikan wisata kalau belum membenahi diri. Jadi semua harus berjalan beriringan,” tandasnya..
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha, diharapkan potensi besar pariwisata Sukabumi dapat dimaksimalkan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD serta kesejahteraan masyarakat.
