Wahanainformasi.com – Sukabumi – Keputusan berani Gubernur Jawa Barat ini tak hanya berdampak ke pengusaha tambang, tapi juga memicu komunikasi serius dengan pusat.
Saat berada di Kota Sukabumi, Dedi Mulyadi blak-blakan mengaku ditelepon pihak Kementerian Perindustrian usai menutup sejumlah tambang granit.
“Kenapa? Karena saya nutup beberapa tambang yang menghasilkan granit,” ujarnya.
Langkah tersebut disebut sebagai upaya membangun sistem pertambangan yang sehat. Namun publik mulai bertanya-tanya: apakah kebijakan ini akan memicu tarik ulur kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat?
Dedi menyoroti praktik tambang yang dinilai merusak: truk over tonase bikin jalan hancur, pajak tak optimal, reklamasi terbengkalai, hingga pekerja tanpa jaminan memadai.
Penutupan tambang disebut hanya “masa jeda” sebelum aturan baru diberlakukan. Ia ingin pajak 60 persen dialokasikan langsung ke desa penghasil.
Langkah ini dianggap sebagian pihak sebagai bentuk keberanian kepala daerah melawan sistem lama. Tapi tak sedikit yang menilai, kebijakan ini bisa berbuntut panjang.
Apalagi gerakan KDM yang pro kepada rakyat, ingin masyarakat merasakan dampak positif dari kegiatan tambang yang ada di daerahnya.
