Wahanainformasi.com – Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mendukung pelaksanaan agenda prioritas nasional pada 2027. Sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda nasional tersebut, Kemendagri akan berperan aktif dalam pelaksanaan 23 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang tersebar di berbagai sektor pembangunan.
.
Dukungan itu mencakup percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga penguatan program kesehatan seperti pemberantasan tuberkulosis.
.
Selain mendukung program prioritas nasional, Kemendagri juga akan menjalankan sejumlah program yang bersifat wajib dan tidak dapat ditunda. Program tersebut meliputi seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, penguatan administrasi kependudukan, serta pengembangan identitas digital untuk mendukung transformasi pemerintahan berbasis digital.
.
Kemendagri juga akan terus mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberian dana bantuan pemerintah bagi daerah berprestasi, pembinaan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD. Selain itu, upaya tersebut juga mencakup penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, penyelesaian batas wilayah dan batas desa, hingga peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
.
Saya menekankan untuk pentingnya penguatan layanan administrasi kependudukan sebagai fondasi implementasi pemerintahan digital nasional. Data kependudukan akan menjadi platform utama dalam integrasi layanan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah akan betul-betul memperkuat atau menerapkan government technology, e-government untuk layanan publik terintegrasi.
