*Penulis: Hartanto Boechori – Wartawan Utama, Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI)*
*SURABAYA -* Tulisan tajuk ini pertama saya buat tahun 2004. Kala itu saya masih menjabat Ketua Departemen di PJI. Kemudian tahun 2011 saya lengkapi lagi dengan data-data terbaru saat dipercaya sebagai salah satu Ketua DPP PJI.
Tulisan ini pernah tayang di beberapa media kami, mulai dari Mingguan Lintas Patroli, Blog Lintas Patroli, Mingguan Suara Kontras hingga Soerabaya Newsweek. Namun substansinya hingga hari ini saya nilai masih sangat relevan.
*PERS INVESTIGASI: KAWAN ATAU ANCAMAN?*
Bagi masyarakat umum, kehadiran pers selalu ditunggu. Publik selalu bertanya: berita apa hari ini? Ada fakta apa di balik pernyataan pejabat itu? Bagaimana kelanjutan kasus si A? Dan seterusnya. Disitu pers hadir sebagai pemenuh dahaga informasi.
Namun bagi kelompok tertentu, pers justru dianggap momok, bahkan musuh. Karena UU Pers No. 40 Tahun 1999 secara tegas memberi mandat kepada pers sebagai kontrol sosial.
*FUNGSI PERS BUKAN SEKEDAR MEMBERITAKAN*
Pasal 3 ayat (1) UU Pers jelas menyebut, pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Diperkuat Pasal 6, yang isinya:
a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai demokrasi, supremasi hukum dan HAM, serta menghormati kebhinekaan;
c. mengembangkan opini publik berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Masyarakat di luar jangkauan informasi sangat bergantung pada pers. Pers adalah mata dan telinga publik. Karena informasi adalah kebutuhan vital berbangsa dan bernegara.
Lalu apakah Negara butuh pers? Jelas butuh. Program pemerintah bisa sampai ke rakyat dengan cepat juga karena pers. Dalam posisi ini, pers menjadi corong negara.
Bayangkan jika di negeri ini tidak ada wartawan yang mau melakukan investigasi. Tidak ada yang membongkar kebusukan, korupsi, kolusi pengusaha ilegal dengan oknum negara, mafia peradilan, nepotisme dan kejahatan lainnya. Jika pers hanya menulis berita seremonial, maka negeri ini akan kacau balau.
*TARUHANNYA NYAWA, PERLINDUNGANNYA MINIM*
Menjadi wartawan investigasi tidak mudah. Butuh intelektual yang cukup, kejelian, sikap kritis, keuletan, mental baja, kreatif, berani, rasa ingin tahu yang besar, dan kepedulian pada hak publik. Itu pun harus didukung kebijakan redaksi dan biaya operasional yang tidak sedikit. Padahal pers membiayai dirinya sendiri, bukan dibiayai negara.
Resikonya sangat tinggi, mirip intelijen yang sedang operasi klandestein, namun tanpa bekal pengamanan diri. Wartawan tidak dibekali alat bela diri, tidak bisa bertindak represif.
Saya contohkan, rekan wartawan mingguan Zamsuri Ilyas saat melakukan klarifikasi terkait dugaan kesalahan prosedur oleh seorang Kapolsek di Surabaya, justru mendapat telepon intimidasi dari dua tokoh dari etnis tertentu yang dikenal ditakuti. Intinya melarang wartawan tersebut melanjutkan investigasi. Ironis, seorang perwira penegak hukum memakai pola premanisme.
Resiko lain lebih berat. Masih ingat kasus wartawan Radar Bali yang dibunuh karena dendam setelah membongkar korupsi seorang Bupati. Pelakunya adalah kerabat Bupati itu sendiri.
*PREMANISME KERAH PUTIH DAN JERAT KRIMINALISASI*
Ancaman lain adalah kriminalisasi dengan pasal-pasal KUHP. UU Pers hingga kini masih berkelahi dengan KUHP dalam melindungi wartawan.
Saya istilahkan ada “premanisme kerah putih”, yakni pelampiasan sakit hati atas pemberitaan dengan cara membeli tangan-tangan hukum melalui fitnah dan rekayasa.
Ini menimpa rekan wartawan di Surabaya. Karena menjalankan investigasi, ia dikriminalisasi oleh pengurus teras sebuah yayasan yang Ketua Dewan Pembinanya adalah Imam Utomo, Gubernur Jatim saat itu (2007-2008). Laporan ke polisi 100 persen palsu, murni karangan dendam.
Lebih ironis, laporan itu diperkuat oknum penyidik Polwiltabes Surabaya (kini Polrestabes) dan Jaksa Kejari Surabaya. Barang bukti koran asli berisi tiga tulisan dan 10 foto hasil jepretan wartawan itu tidak satu pun masuk dalam berkas ke jaksa. Ada banyak kekonyolan hukum lain.
Akibatnya, wartawan itu harus mendekam 89 hari di Rutan Medaeng atas penahanan jaksa dan hakim, padahal tidak melakukan tindak pidana sama sekali.
Di persidangan, para saksi pelapor bahkan berani memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Beruntung majelis hakim masih punya hati nurani. Pada 28 Maret 2008, Majelis Hakim PN Surabaya yang diketuai Armindo Pardede, SH. MAP dengan anggota J.J. Oktavianus, SH. MH dan Abdul Bari A. Rahim, SH, memvonis bebas murni (vrijspraak).
Jaksa menyatakan kasasi, tapi memori kasasi baru dikirim ke MA hampir dua tahun setelah putusan, setelah wartawan itu mempertanyakan ke Ketua PN Surabaya dan MA.
*LAPORAN SUMPAH PALSU YANG DI-PETI-ES-KAN*
Atas sumpah palsu tersebut (Pasal 242 ayat 2 KUHP), wartawan itu pada 2009 melapor ke Polda Jatim. Namun penyelidikan dihentikan sementara dengan alasan menunggu kasasi.
Mei 2011, putusan kasasi yang menolak kasasi jaksa dan menguatkan putusan bebas murni PN Surabaya itu diterima wartawan dan diserahkan ke Kapolda Jatim Irjen Pol Untung Suharsono Rajab dan penggantinya Irjen Pol Hadiatmoko. Tapi laporan sumpah palsu itu tetap mandek.
September 2011, Ombudsman RI Perwakilan Jatim bersurat ke Kapolda Jatim mempertanyakan nasib laporan itu. Barulah 4 Oktober 2011 Polda Jatim menggelar perkara dan menyatakan laporan dilanjutkan.
*UU PERS HARUS JADI LEX SPECIALIS*
UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers yang diteken Presiden B.J. Habibie pada 23 September 1999 hingga kini masih belum sepenuhnya diakui sebagai Lex Specialis. Akibatnya, sengketa pers langsung dihajar dengan KUHP. Aparat penegak hukum tumpang tindih dalam menanganinya.
Idealnya, setiap sengketa pers harus meminta pertimbangan Dewan Pers atau organisasi pers tempat wartawan bernaung. Apakah berita itu mengandung delik pers atau tidak. Jika ya, maka UU Pers yang harus menjadi pedoman. Itu sudah tersirat dalam UU Pers itu sendiri.
Negara belum sungguh-sungguh memberi perlindungan hukum memadai kepada pers. Padahal MA sendiri sudah beberapa kali mementahkan gugatan terhadap pers karena penggugat tidak menggunakan UU Pers, seperti kasus Harian Garuda di Medan, kasus Bambang Harymurti vs Tommy Winata, dan Majalah Tempo vs Texmaco. Sayangnya belum ada putusan MA yang secara tegas menyebut UU Pers sebagai Lex Specialis yang mengesampingkan undang-undang umum (Lex Generalis).
Perdebatan tentang ini beberapa tahun terakhir mengendur, bukan berarti tidak penting untuk dipertegas.
*PERS ADALAH PILAR KEEMPAT DEMOKRASI*
Sebelum UU No.40/1999 lahir, pers disebut pilar keempat demokrasi. Dengan tanggung jawab dan peranan besar seperti di Pasal 3 dan Pasal 6, sebutan itu tidak berlebihan.
Namun pers juga harus cermat, berimbang, tidak memihak, dan taat pada Kode Etik Jurnalistik. Berita kontrol sosial wajib dikonfirmasi ke pihak terkait.
Faktanya, pihak yang merasa tersudut sering berkelit. “Wis dadi sego jangan” kata orang Jawa. Tidak mau ditemui, telepon tidak diangkat, bahkan melakukan teror.
Di sinilah Hak Jawab dan Hak Koreksi menjadi hak bagi objek berita, dan kewajiban bagi pers untuk melayani.
Jangan sampai terjadi 1000 kepala penegak hukum menafsirkan UU Pers dengan 1000 tafsir berbeda. Butuh kepastian hukum yang lugas.
Sudah saatnya Presiden sebagai Kepala Negara, bersama DPR, Mahkamah Agung, Menkominfo dan semua pihak berwenang, mengeluarkan fatwa penegasan bahwa UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers adalah Lex Specialis derogate Legi Generalis. Artinya, jika perkara berkaitan dengan pemberitaan pers, maka UU Pers yang harus didahulukan sebelum menjerat dengan KUHP, serta wajib melibatkan pertimbangan Dewan Pers dan organisasi pers.
Toh pers tidak liar. Ada berlapis filter: wartawan di lapangan, redaktur, redaktur pelaksana, pemimpin redaksi, pemilik perusahaan pers, organisasi pers dan Dewan Pers.



























