Wahanainformasi.com – Sukabumi – SUKABUMI – Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi resmi menghapuskan sanksi administratif berupa denda keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 100 persen.
Kebijakan tersebut tertuang dalam program Gebyar SiPenyu dengan tema “Ayo Manfaatkan Kesempatan Ini!”. Program ini didukung langsung oleh Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, MM dan Wakil Bupati H. Andreas, SE.
Berdasarkan informasi grafis resmi yang dikeluarkan Bapenda Kabupaten Sukabumi, penghapusan denda ini memiliki tujuh poin ketentuan.
*Pertama*, penghapusan denda diberikan kepada seluruh wajib pajak, baik yang berdomisili di dalam maupun di luar Kabupaten Sukabumi, selama memiliki objek pajak PBB-P2 di wilayah Kabupaten Sukabumi.
*Kedua*, denda keterlambatan pembayaran PBB-P2 yang sebesar 1% per bulan dihapuskan sebesar 100% (GRATIS).
*Ketiga*, penghapusan berlaku untuk seluruh tunggakan denda PBB-P2 sampai dengan tahun pajak 2026.
*Keempat*, berlaku bagi wajib pajak yang melunasi piutang PBB-P2 untuk ketetapan pajak tahun 1994 sampai dengan tahun 2026.
Program penghapusan denda ini berlaku sejak Keputusan Bupati ditetapkan sampai dengan tanggal *20 Desember 2026*, dan keputusan tersebut mulai berlaku efektif sejak tanggal *09 November 2026*.
Bapenda mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi kewajiban pajak tanpa dikenakan denda. Masyarakat diharapkan dapat meringankan beban pajak sekaligus turut mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Sukabumi.
Program bertajuk “Ringankan Beban Pajak, Dukung Pembangunan Daerah” ini menjadi langkah Pemkab Sukabumi untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak masyarakat.
