Wahanainformasi. Com Lebak, – Gerakan 9 dan Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP) kecewa terhadap audiensi terkait kualitas program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) yang dilaksanakan di Dinas PUPR Provinsi Banten pada, Kamis 10 September 2026.
Pasalnya Gerakan 9 dan AMPP kecewa karena pihak-pihak terkait yang diminta untuk dihadirkan, tidak ada pada forum audiensi tersebut.
“Kita minta audiensi itu dengan Gubernur Banten atau Sekda, dengan permintaan dihadirkan oleh Dinas PUPR, DPRD Komisi IV, BPK RI perwakilan Banten, Penyedia Jasa atau kontraktor maupun suplier. Sekda justru disposisi ke kantor Dinas PUPR Provinsi Banten, bagi kami tidak masalah, tapi pihak terkait dihadirkan agar temuan kami dapat langsung disandingkan dengan pihak terkait. Namun ini hanya jajaran PUPR Provinsi Banten, yang kami amati hanya jawaban normatif dan pembenaran,” ujar Hendrik Arizky presidium Gerakan 9, Jumat 11 September 2026.
Sementara itu, Asep Sudjana dari AMPP tetap memaksa segmen beton yang tidak sesuai spesifikasi kualitasnya agar dibongkar.
“Kita tidak mau tahu, beton yang rusak, retak atau patah tidak sesuai kualitasnya sesuai spesifikasi dokumen kontrak agar dibongkar dan diganti. Jangan alasan dibayar terpasang dan cukup selesai dengan pengembalian kerugian negara. Tanpa efek jera, temuan program jalan Bang Andra pada TA 2025 pasti akan terulang kembali pada TA 2026 yang sedang berjalan, buktinya yang sekarang pun banyak kami temukan kejadian yang sama, keretakan dan patahan pada beton,” tambahnya.
AMPP pun kecewa dengan statement Kadis PUPR Provinsi Banten yang terkesan membela bawahannya ketika dipertanyakan fungsi pengawasan pada program Jalan Bang Andra.
“Sudah jelas-jelas temuan BPK itu pada 13 paket ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi, mutu dan kualitas. Namun Kadis justru menjawab, namanya orang pasti ada lelahnya, tidak mungkin selalu standby di lokasi. Kalau memang tegas mau evaluasi dan berkaca pada temuan BPK RI, seharusnya menekankan agar PPK, PPTK dan Tim pengawas teknis agar lebih disiplin dan tegas dalam mengawasi, bukan seperti melakukan pembiaran. Sehingga terkesan mau asal-asalan tidak sesuai spesifikasi, kalau ada temuan ya tinggal kembalikan keuangan negara. Kadis seperti ini lebih baik dicopot jabatannya,” kata pria yang akrab Otoy Lahar.
AMPP dan Gerakan 9 pun di akhir akan melanjutkan pergerakan kontrol Jalan Bang Andra ini dengan sejumlah pihak terkait.
“Audiensi kemarin hanya jawaban sepihak secara normatif dan kami anggap pembenaran dari pihak Dinas PUPR Provinsi Banten. Jawaban-jawaban tersebut pun tidak disertakan bukti dokumen dan visual, hanya beberapa Surat Tanda Setoran (STS) kepada kas daerah saja yang diperlihatkan, maaf ya kalau seperti itu institusi manapun bahkan anak kecil pun bisa kalau berdalih tanpa bukti, hanya sebatas lisan,” tegas Bucek dari AMPP.
“Kita sudah siapkan sejumlah langkah ke depan, yaitu ke dua lembaga terkait, karena ada jawaban pihak PUPR Provinsi Banten yang tidak sesuai dengan data kami, di akhir nanti baru kami laporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH),” ungkap Bucek.
Perlu diketahui sebelumnya Gerakan 9 dan AMPP melakukan aksi unjuk rasa di alun-alun Malingping mengkritisi kualitas program Jalan Bang Andra di Lebak Selatan, setelah itu melayangkan surat audiensi kepada Gubernur Banten yang di disposisi ke kantor Dinas PUPR Provinsi Banten yang hanya dihadiri jajarannya, mereka pun kecewa permohonan pihak-pihak terkait untuk dikonfirmasi tidak hadir, sehingga akan tetap melanjutkan aksinya.
Gerakan 9 dan AMPP pun ketika dikonfirmasi mengenai aksi lanjutannya seperti apa, memilih bungkam tidak membukakan langkah ke depannya seperti apa, dengan alasan akan bocor dan pihak-pihak terkait akan antisipasi terhadap gerakannya.
(KabiroLebak*/Red)
