Wahanainformasi.com – SUKABUMI – Tim gabungan akhirnya menyegel aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi.
Penyegelan tersebut dilakukan dalam operasi patroli gabungan selama lima hari yang dipimpin Balai TNGHS bersama unsur TNI, Polres Sukabumi, Pemkab Sukabumi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, BPBD, PLN, serta warga setempat.
Dalam operasi di Blok Gunung Bodas itu, petugas menutup 74 lubang tambang ilegal, membongkar 9 lokasi kolam rendaman emas, serta memusnahkan 56 gubuk atau saung penambang di atas lahan terdampak seluas 2.070 meter persegi.
Petugas juga menyita barang bukti bahan kimia berbahaya berupa satu ons sianida, satu botol merkuri atau air raksa (Hg), dan 2,5 ons karbon, serta berbagai peralatan tambang.
Kepala Balai TNGHS, Didid Sulastiyo, menyebut penertiban ini tidak hanya soal penegakan kawasan konservasi, tetapi juga mitigasi bencana ekologis menjelang musim penghujan.
“Iya. Salah satu trigger-nya itu, kalau teman-teman tadi lihat ada wilayah yang longsor, kan, itu akibat efek domino yang dilakukan oleh kegiatan PETI. Dalam hal ini mereka melakukan penggalian. Penggalian yang satu pasti akan menjadi trigger terhadap longsor dan juga banjir,” kata Didid.
DLH Uji 6 Sampel Air, Waspadai Pencemaran Merkuri Masif
Temuan sianida dan merkuri di lokasi memicu kekhawatiran serius. Pasalnya, kedua bahan tersebut digunakan penambang untuk memisahkan bijih emas dan termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Menindaklanjuti hal itu, DLH Kabupaten Sukabumi langsung memeriksa sejumlah titik sumber air di sekitar tambang. Sebanyak enam sampel air diambil dari air permukaan sungai, sumur warga, dan kolam perendaman emas.
Kepala Bidang Kemitraan dan Penaatan Hukum Lingkungan (KPHL) DLH Kabupaten Sukabumi, Arli Harliana, mengatakan sampel tersebut akan diuji laboratorium maksimal 14 hari kerja. DLH menilai potensi kontaminasi merkuri sangat masif dan berbahaya bagi kesehatan.
“Pada pelaksanaannya, kami telah mengambil sampel air, yaitu sebanyak enam sampel. Di antaranya dari sampel air permukaan sungai, terus dari sumur warga kita ambil dan ada beberapa lokasi perendaman. Jadi insyaallah sampel tersebut kami akan uji paling lama 14 hari dan mungkin nanti hasilnya akan kami sampaikan ke Taman Nasional,” kata Arli kepada awak media Jumat (13/11/2026).
Arli mengungkapkan, hingga kini pihaknya belum memiliki data pasti total volume sianida dan merkuri yang telah dipakai penambang ilegal di zona konservasi tersebut.
“Nah, memang kemarin pada saat patroli kita menemukan beberapa bahan berbahaya ya, salah satu untuk pengolahan emas ini di antaranya adalah sianida dan quick atau merkuri ya. Sampai saat ini data di DLH belum ada ya beberapa jumlah yang dipakainya itu,” ujarnya.
Ia menegaskan, paparan merkuri dan sianida secara terus-menerus berisiko merusak sistem saraf hingga menyebabkan gangguan genetika seperti tragedi penyakit Minamata di Jepang.
“Tentunya dampak ini sangat berpengaruh ke kesehatan masyarakat, yang mana dua jenis ini merupakan kategori bahan kimia B3. Jadi tentunya dampaknya sangat besar dan tentunya itu tidak boleh lagi dipakai. Salah satunya itu bisa menyebabkan gangguan genetika, seperti Minamata lah seperti itu,” tegasnya.
Menurut DLH, sosialisasi bahaya merkuri dan sianida sebenarnya sudah rutin dilakukan selama beberapa tahun terakhir kepada masyarakat sekitar.
Ke depan, Balai TNGHS bersama aparat penegak hukum berkomitmen tidak hanya menyasar penambang di lapangan, tetapi juga memburu aktor intelektual dan pemodal di balik PETI tersebut.
“Jadi, kami ingin memang pada waktu ke depan, kalau saya tidak ingin ada kegiatan yang kita sasaran adalah masyarakatnya. Tapi bagaimana otak dari pelaku ini bisa kita sasar,” pungkas Didid.
