Wahanainformasi.Com – Selasa, 29/04/2026 – SUKABUMI – Proyek rekonstruksi jalan provinsi di wilayah Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, yang menelan anggaran lebih dari Rp34 miliar, kini menjadi sorotan publik. Pekerjaan yang diharapkan meningkatkan konektivitas menuju kawasan Pelabuhanratu itu justru menuai kritik terkait kualitas teknis, transparansi, dan lemahnya pengawasan di lapangan.
Proyek yang dikerjakan oleh PT Marco Wijaya Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp. 34.218.123.180,00 dan durasi pelaksanaan 195 hari kalender tersebut diduga menyimpan sejumlah kejanggalan. Berdasarkan pantauan di lokasi, ditemukan beberapa titik pekerjaan tambal sulam yang dinilai tidak memenuhi standar teknis.
Material yang digunakan disinyalir tidak melalui proses sesuai spesifikasi. Bahkan, pada sejumlah bagian jalan, tidak terlihat penggunaan lapisan perekat (tack coat) yang berfungsi mengikat antara permukaan lama dan material baru. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap daya tahan jalan, terlebih ruas tersebut merupakan jalur utama kendaraan bertonase berat menuju kawasan proyek geothermal Gunung Salak.
Selain itu, metode pemadatan yang digunakan juga dipertanyakan. Penggunaan alat pemadat berkapasitas kecil dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan teknis jalan yang setiap hari dilalui kendaraan dengan muatan hingga puluhan ton.
Sorotan juga mengarah pada aspek transparansi proyek. Papan informasi yang terpasang di lokasi tidak mencantumkan nama konsultan pengawas, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam memastikan mutu pekerjaan. Ketiadaan informasi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait akuntabilitas pelaksanaan proyek.
Di lapangan, minimnya pengawasan semakin memperkuat dugaan adanya kelemahan dalam pengendalian pekerjaan. Tidak ditemukan pengawas maupun penanggung jawab proyek yang berjaga selama proses pengerjaan berlangsung. Padahal, kehadiran pengawas sangat krusial untuk memastikan setiap tahapan sesuai dengan spesifikasi teknis.
Seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya mengaku hanya menjalankan instruksi tanpa dibekali informasi teknis yang memadai. Ia menyebut tidak adanya kejelasan terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun detail volume pekerjaan.
“Sebagai pelaksana di lapangan, kami hanya mengikuti perintah. Tidak ada penjelasan detail terkait teknis maupun volume pekerjaan,” ujarnya.
Ia juga menilai pekerjaan yang dilakukan belum maksimal, mengingat fungsi jalan sebagai akses utama kendaraan berat yang membutuhkan konstruksi lebih kuat dan tahan lama.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor maupun penanggung jawab proyek belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan belum mendapat tanggapan.
Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kerugian negara serta kualitas infrastruktur yang dihasilkan. Proyek dengan nilai anggaran besar tersebut seharusnya memberikan manfaat jangka panjang, bukan menimbulkan persoalan baru dalam waktu singkat.
Masyarakat mendesak agar instansi terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Inspektorat, serta aparat penegak hukum, segera melakukan evaluasi menyeluruh. Audit teknis dan administratif dinilai penting guna memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan kepentingan publik.
Jika dugaan yang beredar terbukti, maka persoalan ini tidak hanya menyangkut kualitas jalan, tetapi juga menyentuh aspek integritas dalam pengelolaan anggaran negara. Infrastruktur yang dibangun tanpa pengawasan ketat berpotensi menjadi ancaman bagi keselamatan pengguna jalan sekaligus mencerminkan lemahnya tata kelola proyek publik.
